WARTAGLOBAL.id — Konsorsium Perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kepulauan Obi melayangkan kecaman keras terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Obi, yang tidak menghadiri rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DOB pada hari ini, Rabu 18 Juni 2025, di Labuha.
Ketua Konsorsium DOB Kepulauan Obi, Yusran Dais, dengan tegas menyebut tindakan ketidakhadiran ini sebagai bentuk “tindakan pengecut dan tidak bertanggung jawab”, terutama dari para wakil rakyat asal Obi yang menurutnya seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong perjuangan pemekaran wilayah menjadi kabupaten mandiri.
“Ini adalah tindakan memalukan. Anggota DPRD adalah wakil rakyat, mereka dipilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketidakhadiran mereka dalam sidang penting ini adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap cita-cita besar masyarakat Obi yang telah puluhan tahun berjuang menjadikan Obi sebagai kabupaten sendiri,” tegas Yusran.
Sidang paripurna yang sedianya membahas dan mengesahkan pembentukan Pansus DOB terpaksa diskors selama satu jam lantaran tidak memenuhi kuorum. Sesuai Tata Tertib DPRD Halmahera Selatan, syarat sahnya pengambilan keputusan dalam rapat paripurna adalah kehadiran minimal dua pertiga atau 16 dari total anggota DPRD. Namun hingga batas waktu skorsing berakhir, jumlah anggota yang hadir tetap tidak mencukupi, yang akhirnya membuat sidang terpaksa ditunda bahkan nyaris dibatalkan.
Lebih mengecewakan lagi, menurut catatan Konsorsium DOB, dari enam orang anggota DPRD Dapil Obi, hanya dua yang hadir dalam sidang paripurna tersebut, yakni Rustam Ode Nuru dan Hariyadi Hi. Ibrahim. Sementara empat anggota lainnya memilih absen tanpa kejelasan alasan, yakni Yuniyanto Tiwow (Fraksi Hanura) dan Henri Roming Karafe yang diketahui sedang berada di Bacan namun tidak hadir, serta dua anggota lainnya, M. Saleh Nijar dan M. Yusuf Nijar yang berada di luar wilayah Bacan.
“Kami sangat kecewa, khususnya kepada Yuniyanto Tiwow dan Henri Karafe. Mereka ada di Bacan, tapi tidak datang. Lalu di mana tanggung jawab moral mereka sebagai wakil Obi?” ungkap Yusran dengan nada geram. “Ketidakhadiran mereka ini bukan lagi sekadar pelanggaran tugas, tapi adalah penghinaan terhadap seluruh rakyat Obi yang selama ini berharap dan berjuang untuk melihat tanah kelahirannya berdiri sebagai kabupaten sendiri.”
Yusran menambahkan bahwa tindakan ini juga dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap semangat dan perjuangan panjang masyarakat Obi, termasuk para tokoh terdahulu yang dengan segala keterbatasan telah menabur benih perjuangan pemekaran wilayah sejak lebih dari satu dekade lalu.
“Kami tidak akan diam. Kami akan publikasikan nama-nama anggota DPRD yang tidak hadir hari ini. Masyarakat berhak tahu siapa yang tidak berpihak pada harapan besar rakyat Obi. Jangan hanya datang saat kampanye, tapi menghilang ketika rakyat butuh keberanian dan komitmen,” ujarnya.
Sidang paripurna yang ditunggu-tunggu masyarakat Obi selama ini menjadi titik krusial dalam proses pembentukan Pansus, yang diharapkan akan menjadi badan legislasi DPRD untuk mengawal semua proses administratif dan politis dalam mewujudkan DOB Kepulauan Obi.
Yusran pun menegaskan bahwa Konsorsium DOB Kepulauan Obi akan terus mendesak pimpinan DPRD untuk menjadwalkan ulang sidang ini, sekaligus meminta pertanggungjawaban dari para anggota yang absen tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, ketiadaan niat baik dari sebagian anggota DPRD merupakan indikasi bahwa perjuangan DOB masih dihadapkan pada tantangan politik yang tidak ringan, bahkan dari internal lembaga legislatif sendiri.
“Kami akan terus bersuara. Jika perlu, kami akan mobilisasi masyarakat Obi untuk datang langsung ke DPRD dan menanyakan langsung kepada para anggota yang mangkir: mengapa mereka takut memperjuangkan hak masyarakatnya sendiri? Ini bukan soal politik, ini soal harga diri dan masa depan generasi Obi ke depan,” kata Yusran menutup keterangannya.
Kini, harapan masyarakat Obi kembali diuji. Ketidakhadiran para anggota dewan yang seharusnya menjadi motor perjuangan hanya memperlihatkan betapa realisasi DOB masih dipenuhi tantangan serius. Namun, satu hal yang pasti: semangat dan tekad masyarakat Obi tidak akan padam hanya karena ulah segelintir wakil rakyat yang memilih diam dan menghindar. Aspirasi rakyat Obi akan terus disuarakan, hingga DOB Kepulauan Obi benar-benar menjadi kenyataan.
Reporter: Faldi Usman
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment