WARTAGLOBAL.id - Kecamatan Obi, Jumat 20 Juni 2025 – Kekecewaan dan kemarahan masyarakat Obi kembali mencuat ke permukaan usai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan yang direncanakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali gagal digelar. Penyebabnya, sejumlah anggota DPRD, khususnya dari Daerah Pemilihan Obi, kembali mangkir tanpa alasan yang bisa diterima publik.
Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi perjuangan panjang masyarakat Obi yang telah bertahun-tahun mendambakan pemekaran daerah sebagai solusi atas keterisolasian, ketimpangan pembangunan, dan minimnya pelayanan publik di wilayah tersebut.
Salah satu tokoh utama perjuangan pemekaran, Yusran Dais, yang juga menjabat sebagai Ketua Konsorsium DOB Kepulauan Obi, tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia secara terang-terangan mengecam sikap anggota dewan yang dinilai lebih sibuk membangun pencitraan ketimbang memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka.
“Henri Roming Karafe tidak menghadiri paripurna pembentukan pansus karena alasan menjenguk orang sakit,” ungkap Yusran dengan nada kesal. “Hei, kalian itu wakil rakyat, bukan petugas medis! Kalau kalian memang peduli dengan orang Obi yang sakit, maka berjuanglah mekarkan daerah ini. Supaya ke depan tidak ada lagi warga Obi yang harus dirujuk ke luar daerah karena fasilitas kesehatan yang minim.”
Menurut Yusran, mangkirnya para wakil rakyat dari paripurna penting ini mencerminkan sikap tidak serius dan minimnya komitmen terhadap cita-cita besar masyarakat Kepulauan Obi. Ia juga menilai, tindakan tersebut mengindikasikan bahwa para legislator lebih nyaman dengan situasi status quo, yang memberi mereka ruang leluasa untuk terus melakukan pencitraan tanpa ada tanggung jawab nyata terhadap kepentingan konstituen.
“Atau memang kalian nyaman dengan situasi seperti ini agar bisa terus melakukan pencitraan? Kalau begitu, jangan heran kalau ke depan masyarakat akan mencabut kepercayaan itu dari kalian,” tandasnya.
Kekecewaan yang sama juga disuarakan oleh Bahdi, seorang tokoh masyarakat dan aktivis pemekaran yang telah terlibat sejak awal gerakan ini digagas. Dalam wawancara dengan media, Bahdi menyampaikan kekesalannya terhadap sikap para anggota DPRD yang abai terhadap agenda pembentukan pansus.
“Kalian itu dipilih bukan untuk diam dan menghindar dari tanggung jawab. Paripurna ini sangat penting. Kalian berapa orang yang tidak hadir? Berapa duit yang kalian inginkan supaya mau datang ke sidang itu? Sebut saja! Kami masyarakat Obi siap bayar!” ujar Bahdi dengan nada penuh amarah.
Menurutnya, seluruh fasilitas dan gaji yang dinikmati para anggota dewan berasal dari uang rakyat, khususnya masyarakat Obi yang telah menaruh harapan besar kepada mereka. Namun, kenyataannya, kata Bahdi, kepercayaan itu seolah diabaikan begitu saja.
Rumah kalian, gaji kalian itu didapat karena masyarakat Obi percaya ke kalian. Jangan cuma pencitraan yang kalian urus. Atau harus tunggu ada masyarakat Obi yang jadi korban dulu baru kalian bergerak?”
Kegagalan pembentukan Pansus DOB ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, pada 18 Juni 2025, Konsorsium DOB juga mengecam tindakan pengecut sejumlah anggota DPRD Halsel yang tidak menghadiri sidang paripurna. Pola yang sama terus berulang, memperlihatkan betapa perjuangan pemekaran ini terus diperlambat oleh manuver-manuver politik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Di lapangan, masyarakat Obi mulai menunjukkan reaksi keras. Beberapa elemen pemuda dan tokoh adat dilaporkan tengah menyiapkan aksi protes dan konsolidasi massa dalam waktu dekat, sebagai bentuk penegasan bahwa perjuangan DOB tidak bisa terus-menerus dipermainkan oleh elite politik.
Kondisi geografis Kepulauan Obi yang jauh dari pusat pemerintahan di Labuha, serta minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, rumah sakit, dan sarana pendidikan, menjadi alasan mendasar masyarakat memperjuangkan pemekaran. Dengan status sebagai kabupaten sendiri, mereka berharap bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih proporsional dan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Namun harapan itu kini tampak semakin menipis. Ketika wakil rakyat yang diharapkan menjadi ujung tombak perjuangan justru sibuk mencari alasan dan berlindung di balik kegiatan seremonial dan pencitraan politik, masyarakat mulai mempertanyakan: masihkah layak mereka disebut wakil rakyat?
Meski begitu, Yusran Dais menegaskan perjuangan tidak akan berhenti di sini. “Kalian boleh menghambat, tapi tidak bisa menghentikan. Kami akan terus bergerak. Karena ini bukan hanya soal daerah, ini soal masa depan generasi Obi.”
Waktu akan membuktikan, apakah suara rakyat Obi akan dijawab dengan perjuangan yang nyata, atau kembali dikubur oleh kepentingan sempit dan permainan politik elit lokal yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang jelas, kepercayaan masyarakat kini tengah diuji dan jika terus dikhianati, bisa jadi akan berubah menjadi kemarahan yang lebih besar.
Reporter : Faldi Usman
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment