Hal-Sel, WARTAGLOBAL.id – Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairaat (STAIA) Labuha, Muhammad Kasim Faisal, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Basam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin. Menurutnya, pemerintah daerah dinilai belum mampu menghadirkan terobosan dan inovasi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mengalami stagnasi.
Muhammad Kasim Faisal mengatakan bahwa kondisi ekonomi Halmahera Selatan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan gejala perlambatan yang cukup serius. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemotongan dana transfer ke daerah serta penerapan efisiensi anggaran yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, pemotongan dana transfer yang mencapai sekitar Rp700 miliar menjadi pukulan berat bagi Kabupaten Halmahera Selatan. Akibatnya, berbagai program pembangunan yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi masyarakat tidak dapat berjalan secara maksimal.
“Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat tentu memberikan dampak yang sangat besar terhadap daerah. Namun kondisi seperti ini seharusnya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi dan strategi baru dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sayangnya, hingga saat ini kita belum melihat langkah-langkah yang benar-benar signifikan,” ujar Kasim kepada wartawan, Minggu. 14/06/2026.
Ia menjelaskan, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat selama ini menjadi salah satu persoalan mendasar yang belum mampu diatasi oleh pemerintah daerah. Ketika dana transfer mengalami pengurangan, maka roda pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak karena tidak adanya sumber pendapatan alternatif yang kuat.
Kasim menilai pemerintah daerah seharusnya mulai fokus menggali potensi-potensi ekonomi lokal yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Halmahera Selatan, kata dia, memiliki banyak sektor potensial mulai dari perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata hingga sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum dikelola secara optimal.
“Daerah ini memiliki sumber daya yang sangat besar. Potensi kelautan, pertanian dan pariwisata sangat menjanjikan. Tetapi hingga sekarang belum ada program yang benar-benar mampu menggerakkan sektor-sektor tersebut secara terukur dan berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti masa kepemimpinan Bupati Hasan Ali Basam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin yang telah berjalan kurang lebih dua tahun. Menurutnya, masyarakat masih kesulitan melihat perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan daerah.
“Jika kita melihat perjalanan pemerintahan saat ini yang sudah memasuki kurang lebih dua tahun, masyarakat tentu berharap ada perubahan nyata. Namun yang dirasakan masyarakat justru kondisi ekonomi yang semakin berat, daya beli menurun, dan peluang usaha yang tidak berkembang secara maksimal,” ujarnya.
Kasim bahkan menilai kepemimpinan daerah saat ini terkesan belum memiliki arah pembangunan yang jelas untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ia mengatakan pemerintah daerah harus lebih fokus pada kepentingan publik dan tidak hanya berkutat pada urusan-urusan yang bersifat internal pemerintahan.
“Pemerintah daerah harus hadir dengan gagasan dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya sibuk mengurus kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tegasnya.
Menurut Kasim, kondisi ekonomi yang sedang mengalami tekanan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, inovatif dan responsif terhadap berbagai tantangan. Pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang baik dengan pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat dan berbagai elemen lainnya guna mencari solusi bersama dalam meningkatkan perekonomian daerah.
Ia berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan ke depan. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan peningkatan kesejahteraan.
“Harapan kita sederhana, yaitu melihat Halmahera Selatan berkembang lebih baik. Pemerintah harus mampu menghadirkan inovasi, membuka ruang investasi yang sehat, memperkuat sektor ekonomi masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
