WARTAGLOBAL.id — Kritik tajam disampaikan Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi (LSM STUDI) terhadap pernyataan Bupati Halmahera Selatan yang mengaku bosan dengan kinerja 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua LSM STUDI, Raden Adam, menyebut bahwa pernyataan tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata dan bukan sekadar menjadi retorika publik.
“Kalau memang OPD tidak mampu bekerja, ganti. Jangan dipertahankan hanya karena kedekatan politik atau loyalitas pribadi. Pemerintahan tidak boleh dikelola berdasarkan hubungan, tapi berdasarkan kapasitas dan tanggung jawab,” Ujar Raden Adam, Minggu 22/06/2025.
Menurutnya, masyarakat sudah cukup lelah mendengar keluhan yang berulang dari para pejabat tanpa ada langkah konkret di lapangan. Ia menilai bahwa pernyataan bupati bisa menjadi momentum pembenahan birokrasi, asalkan dibarengi dengan evaluasi menyeluruh dan kebijakan yang objektif.
Raden juga menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari lambannya pelayanan publik, ketidakjelasan pengelolaan lingkungan hidup, hingga tata kelola anggaran yang minim transparansi. Ia menegaskan, dinas-dinas teknis yang seharusnya bertanggung jawab atas berbagai persoalan tersebut justru terlihat pasif dan tidak memiliki inisiatif.
“Banyak laporan masyarakat tentang proyek mangkrak, izin yang tidak transparan, sampai kerusakan lingkungan yang tidak ditindaklanjuti. Tetapi OPD terkait seakan bekerja tanpa arah. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi sudah menyangkut lemahnya kepemimpinan di tingkat perangkat daerah,” Pungkasnya.
LSM STUDI mendorong agar Bupati segera membentuk tim evaluasi independen dengan melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, media lokal, dan tokoh adat. Menurut Raden, langkah itu diperlukan untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari intervensi politik.
Ia juga memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, pihaknya bersama beberapa organisasi masyarakat sipil akan mendorong forum rakyat terbuka untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap OPD maupun kepemimpinan kepala daerah.
“Jika Bupati hanya berhenti pada pernyataan di media, maka ia tak ubahnya menjadi bagian dari omon-omon birokrasi. Namun jika ia serius, kami akan mendukung penuh langkah reformasi birokrasi di Halsel,” Tutup Raden.
Saat ini, LSM STUDI sedang menyusun laporan evaluatif mengenai kinerja sejumlah OPD yang dianggap bermasalah. Laporan tersebut akan diserahkan kepada DPRD Halmahera Selatan dan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat luas.
Reporter/Yus
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment