Weda, WartaGlobal.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (14/10/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu dihadiri oleh Bupati Halmahera Tengah Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si, bersama Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kajari, para Staf Ahli, Asisten, serta seluruh pimpinan OPD.
Dalam rapat tersebut, lima fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Fraksi-fraksi tersebut antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Amanat Nasional, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Hanura.
Beragam pandangan umum disampaikan oleh masing-masing fraksi, mulai dari sorotan terhadap efektivitas program pembangunan hingga usulan konkret mengenai pengalokasian anggaran. Di antaranya, usulan peningkatan anggaran perawatan medis, perbaikan ruas jalan, penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU), pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Usai penyampaian pandangan fraksi, rapat dilanjutkan dengan paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang membahas jawaban resmi Bupati Halmahera Tengah atas pandangan umum DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ikram Malan Sangadji memberikan apresiasi terhadap masukan konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi DPRD secara proporsional dan terukur demi terciptanya pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Halmahera Tengah.
“Pemerintah daerah akan mengkaji secara cermat seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD, agar pelaksanaan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, efisien dalam pelaksanaan, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati.
Rangkaian paripurna ini menandai proses penting dalam sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah berharap hasil pembahasan ini dapat memperkuat arah pembangunan daerah yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Nia Aira
(Komentar sumber: Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si – Bupati Halmahera Tengah)
KALI DIBACA
