Weda, WartaGlobal.Id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melaksanakan rapat intensif untuk melakukan koreksi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026. Rapat berlangsung di ruang kerja Bupati Halmahera Tengah, Selasa (14/10/2025), dipimpin langsung oleh Bupati didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
Dalam forum tersebut, seluruh pimpinan OPD memaparkan rencana program dan pagu anggaran masing-masing. Bupati menelaah satu per satu rincian belanja yang diajukan, termasuk memangkas pos-pos anggaran yang dinilai tidak relevan, tidak memiliki arah pembangunan jelas, atau berpotensi membebani keuangan daerah.
Bupati menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran daerah harus mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap SKPD. Ia menekankan bahwa setiap program wajib memiliki ukuran capaian yang konkret dan terukur. “Kita harus memastikan uang daerah benar-benar bekerja untuk rakyat. Jangan ada anggaran yang sekadar jalan-jalan tanpa dampak, atau yang saya sebut ghost money,” tegas Bupati.
Ia juga menyoroti masih adanya anggaran perjalanan dinas yang tidak relevan dengan target kinerja. Menurutnya, perjalanan dinas seharusnya berbasis kebutuhan yang mendukung peningkatan kinerja, bukan rutinitas yang hanya menguras kas daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menekankan bahwa koreksi RKA ini menjadi momentum penting untuk menajamkan arah pembangunan daerah tahun 2026 agar lebih berpihak pada kepentingan publik. Program strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pengendalian inflasi menjadi fokus utama dalam rancangan anggaran tahun depan.
“Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat. Anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan kita evaluasi dan revisi,” ujar Sekda.
Melalui forum koreksi RKA ini, Pemkab Halteng berupaya memperkuat tata kelola anggaran yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Proses presentasi yang terbuka antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan para pimpinan OPD diharapkan dapat memastikan sinkronisasi antara arah kebijakan daerah dan visi-misi pembangunan yang telah ditetapkan. Nia Aira
(Komentar sumber: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah)
KALI DIBACA
