APDESI HAL-SEL DIPERTANYAKAN: SETELAH DILANTIK, KETUA SEOLAH MENGHILANG DARI PANGGUNG PERJUANGAN DESA

Kritik tersebut disampaikan Muhammad Kasim Faisal, M.Pd., akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alkhairaat Labuha yang juga merupakan anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) wilayah Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. 

Menurut Muhammad Kasim, sebuah organisasi yang membawa nama besar para kepala desa tidak boleh berhenti pada seremoni pelantikan, pergantian struktur kepengurusan, foto bersama, maupun penyampaian janji organisasi. Setelah mandat diberikan, publik terutama para kepala desa justru menunggu bukti kerja, agenda perjuangan dan keberanian organisasi dalam menyuarakan berbagai persoalan pemerintahan desa.

Ia mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan Ketua DPC APDESI Hal-Sel sejak menerima mandat kepemimpinan periode 2025–2030.“Setelah dilantik menjadi Ketua APDESI, kinerja Abdul Aziz Al-Amary seakan-akan ditelan bumi. Kabar tentang kerja organisasi, program, perjuangan, maupun tanggung jawab sebagai ketua nyaris tidak terdengar,” tegas Muhammad Kasim.

Pernyataan tersebut menjadi kritik serius terhadap eksistensi DPC APDESI Hal-Sel. Sebab, posisi ketua organisasi bukan sekadar jabatan struktural atau gelar yang melekat setelah prosesi pelantikan. Di balik jabatan tersebut terdapat tanggung jawab besar untuk membangun konsolidasi, membuka komunikasi dengan kepala desa, memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa, serta menjadi jembatan ketika desa menghadapi persoalan kebijakan maupun regulasi.

Muhammad Kasim menilai, APDESI seharusnya mampu tampil sebagai organisasi yang aktif, bukan organisasi yang hanya terlihat ketika terdapat agenda seremonial.

Menurutnya, banyak persoalan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan desa membutuhkan ruang advokasi dan komunikasi organisasi. Mulai dari persoalan tata kelola pemerintahan desa, kebijakan Dana Desa, hubungan pemerintah desa dengan pemerintah daerah, penguatan kapasitas kepala desa, hingga berbagai kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat di tingkat akar rumput.

“APDESI jangan sampai hanya hidup ketika ada pelantikan. Setelah pelantikan kemudian senyap. Kalau seperti itu, masyarakat berhak bertanya: untuk apa organisasi ini dibentuk dan untuk siapa ketuanya bekerja?” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi Ketua DPC APDESI Hal-Sel. Sebaliknya, kritik itu dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap sebuah organisasi yang membawa nama para kepala desa di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan.

Menurut Muhammad Kasim, semakin besar nama dan mandat sebuah organisasi, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawaban moral kepada anggotanya. Karena itu, Ketua APDESI harus mampu membuktikan bahwa organisasi tersebut benar-benar hadir di tengah persoalan desa.

“Kalau memang ada program, sampaikan kepada publik. Kalau ada perjuangan, tunjukkan hasilnya. Kalau ada konsolidasi dengan kepala desa, biarkan masyarakat mengetahui bahwa APDESI bekerja. Jangan sampai publik hanya mengenal ketuanya ketika pelantikan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan komunikasi organisasi dengan para kepala desa. Menurutnya, seorang ketua tidak boleh membangun jarak dengan anggota yang menjadi basis utama organisasi. APDESI harus memiliki agenda rutin, forum komunikasi, serta ruang untuk menampung aspirasi kepala desa dari berbagai kecamatan.

Kondisi tersebut, kata dia, penting agar organisasi tidak kehilangan fungsi strategisnya.“Ketua APDESI harus turun, mendengar dan merasakan langsung persoalan kepala desa. Jangan hanya duduk sebagai simbol organisasi. Kepala desa membutuhkan wadah yang bisa menyuarakan kepentingan mereka secara terukur dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Muhammad Kasim bahkan meminta DPC APDESI Hal-Sel membuka secara jelas agenda kerja organisasi selama masa kepemimpinan 2025–2030. Transparansi program dinilai penting agar para kepala desa maupun masyarakat dapat mengetahui arah organisasi selama lima tahun ke depan.

Jika tidak ada penjelasan dan aktivitas yang terlihat, menurutnya, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai efektivitas kepemimpinan organisasi tersebut.“Jangan biarkan APDESI menjadi organisasi yang besar namanya tetapi kecil gaung perjuangannya. Para kepala desa memberikan mandat bukan untuk sekadar menghadirkan seorang ketua, tetapi untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu bekerja,” tandasnya.

Sorotan ini sekaligus menjadi tantangan bagi Abdul Aziz Al-Amary dan jajaran DPC APDESI Hal-Sel. Kritik publik seharusnya dijawab bukan dengan pernyataan defensif, melainkan melalui kerja organisasi yang terukur, terbuka dan dapat dirasakan para kepala desa.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah organisasi bukan ditentukan dari meriahnya pelantikan atau panjangnya struktur kepengurusan. Ukuran sesungguhnya berada pada seberapa jauh organisasi mampu hadir ketika anggotanya membutuhkan advokasi, seberapa aktif menyuarakan kepentingan desa, dan seberapa nyata kontribusinya terhadap penguatan pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai keberadaan dan kinerja DPC APDESI Hal-Sel kini menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan periode 2025–2030. Publik menunggu apakah kritik tersebut akan dijawab dengan langkah konkret atau justru kembali tenggelam dalam kesunyian organisasi.

Redaksi: wan