Malut. WARTAGLOBAL.id - Dalam upaya memperbaiki skor Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Selatan, Kadri Laetje, mengambil langkah proaktif. Didampingi oleh Inspektur Daerah, Ilham Abubakar, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Safiun Rajulan, mereka secara intensif melakukan kajian dan edukasi terkait MCP di kediamannya di Papaloang selama hampir empat malam berturut-turut. Kamis, 03/10/2024.
Kegiatan tersebut merupakan respons atas rendahnya pencatatan data aset daerah yang saat ini hanya mencapai 5%. Kondisi tersebut mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan aset dan administrasi pemerintahan di Halmahera Selatan, yang berdampak langsung pada skor MCP KPK. MCP sendiri adalah alat ukur yang digunakan KPK untuk menilai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Pj Bupati Kadri Laetje menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. "Skor MCP kita yang rendah menunjukkan masih banyak aspek pengelolaan pemerintahan yang perlu dibenahi. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang komitmen kita dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan. "Kami menyadari bahwa perbaikan ini memerlukan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak. Oleh karena itu, kami melibatkan Inspektorat dan Sekda untuk bersama-sama mencari solusi terbaik," tambah Kadri.
Pj Bupati Kadri Laetje, menekankan pentingnya pemutakhiran data aset daerah. "Data aset yang valid dan akurat adalah kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan hanya 5% aset yang tercatat, kita memiliki pekerjaan rumah yang besar. Kami akan melakukan inventarisasi dan verifikasi aset secara menyeluruh," jelas kadri.
Sementara itu, Kadri Laetje menyatakan kesiapan jajaran pemerintahan untuk mendukung upaya tersebut. "Kami akan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif dalam proses ini. Semua harus berkontribusi agar target peningkatan skor MCP dapat tercapai," ungkapnya.
Selama empat malam kajian tersebut, berbagai strategi dan rencana aksi disusun. Salah satunya adalah pembentukan tim khusus yang akan bertugas melakukan pendataan aset dan memperbaiki sistem administrasi yang ada. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya MCP dan pencegahan korupsi juga akan digalakkan di lingkungan pemerintahan daerah.
Skor MCP KPK merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Dengan skor yang rendah, Halmahera Selatan berada dalam sorotan dan diharapkan dapat segera melakukan perbaikan. Upaya intensif yang dilakukan oleh Pj Bupati dan jajarannya diharapkan mampu meningkatkan skor MCP dan, lebih penting lagi, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain fokus pada pendataan aset, pemerintah daerah juga berencana memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, serta meningkatkan pengawasan internal. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi.
"Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan perbaikan sistem dan komitmen dari semua pihak, kita optimis dapat meningkatkan skor MCP dan membangun Halmahera Selatan yang lebih baik," tutup Kadri Laetje.
Upaya ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Diharapkan, langkah yang diambil oleh pemerintah Halmahera Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.
Reporter: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment