Malut. WARTAGLOBAL.id - Untuk memperkuat sinergitas pengawasan selama masa kampanye Pilkada serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar rapat kelompok kerja (Pokja) di kantor Bawaslu Halsel pada Jumat, 11 Oktober 2024. Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan proses kampanye berjalan lancar dan bebas dari pelanggaran, serta menghindari potensi kecurangan yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan adil.
Rapat tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Maluku Utara, Sumitro Muhammadia, bersama sejumlah anggota Bawaslu Halsel, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Sumitro menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengawasi jalannya kampanye di wilayah Halmahera Selatan, mengingat tingginya potensi pelanggaran pada tahapan krusial tersebut.
"Kami di Bawaslu Maluku Utara sangat memahami pentingnya pengawasan yang ketat selama masa kampanye Pilkada serentak ini. Sinergi dan koordinasi antara Bawaslu di semua tingkatan, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat sangatlah penting untuk memastikan kampanye berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Sumitro kepada sejumlah awak media usai rapat. Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya koordinasi yang baik, deteksi dini terhadap potensi pelanggaran bisa dilakukan, sehingga pencegahan dapat segera dilakukan sebelum masalah berkembang lebih besar.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar, menekankan bahwa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci dalam menjaga integritas Pilkada. Menurut Rais, tanpa keterlibatan masyarakat, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu akan sulit mencapai hasil yang maksimal.
"Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran yang mereka temui selama masa kampanye. Partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat umum sangat krusial dalam menjaga integritas Pilkada. Tanpa partisipasi dari masyarakat, upaya pengawasan kami akan terbatas dan kurang efektif," kata Rais.
Selain itu, Rais juga mengingatkan pentingnya membangun kesadaran di kalangan masyarakat terkait berbagai bentuk pelanggaran kampanye yang sering terjadi, seperti politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran terhadap jadwal kampanye. Menurutnya, edukasi mengenai hal ini harus terus dilakukan agar masyarakat paham dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi.
"Kami di Bawaslu telah melaksanakan berbagai program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada yang jujur dan adil. Kami berharap masyarakat bisa lebih peka terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan, seperti politik uang dan kampanye di luar jadwal, dan segera melaporkan hal tersebut kepada kami jika menemui kasus seperti itu di lapangan," lanjutnya.
Rais juga mengungkapkan bahwa Bawaslu Halsel telah menyiapkan berbagai strategi untuk memaksimalkan pengawasan selama masa kampanye. Salah satunya adalah dengan membentuk tim pengawasan khusus yang akan bekerja secara bergilir di berbagai kecamatan di Halmahera Selatan. Tim ini akan memastikan bahwa semua kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon berjalan sesuai aturan, serta memantau potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan.
"Kami sudah membentuk tim pengawas yang akan turun langsung ke lapangan untuk memantau jalannya kampanye. Kami tidak hanya berfokus pada kota-kota besar, tapi juga di desa-desa terpencil di Halmahera Selatan. Kami akan memastikan semua pasangan calon mematuhi aturan yang ada, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," ungkap Rais.
Di sisi lain, Sumitro juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat pengawasan kampanye. Menurutnya, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran secara cepat dan akurat.
"Kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai aplikasi yang sudah disediakan oleh Bawaslu untuk melaporkan pelanggaran. Dengan adanya teknologi, pengawasan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Ini juga memudahkan kami di Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk," jelas Sumitro.
Pada akhir rapat, disepakati beberapa langkah strategis yang akan diambil oleh Bawaslu Halsel dan Bawaslu Maluku Utara untuk memperkuat sinergi pengawasan selama masa kampanye. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah upaya pencegahan terhadap politik uang, yang selama ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di berbagai daerah.
"Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus-kasus politik uang yang mungkin terjadi selama masa kampanye. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan bebas dari segala bentuk kecurangan," tutup Rais.
Dengan diadakannya rapat kelompok kerja ini, Bawaslu Halsel berharap dapat meningkatkan sinergi antara semua pihak dalam menjaga integritas Pilkada 2024. Koordinasi yang baik diharapkan mampu meminimalkan pelanggaran selama masa kampanye, sehingga Pilkada dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment