Menurut Kepsek, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan kebijakan pembebasan biaya komite untuk seluruh SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Maluku Utara. Kebijakan ini berlaku mulai April hingga Desember 2025, dengan penggantian biaya komite menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Kebijakan ini berlaku mulai April sampai Desember tahun ini, jadi tidak termasuk bulan Januari, Februari, dan Maret,” jelas Budi, Senin (27/05/2025).
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah telah menggelar rapat dengan orang tua siswa untuk menyampaikan bahwa mulai April ke depan, seluruh biaya komite dan lainnya akan digratiskan, sesuai dengan arahan Gubernur.
“Saya bahkan sudah sampaikan bahwa pembayaran tunggakan komite cukup sampai Februari saja, tidak perlu sampai Maret, padahal seharusnya sampai Maret. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kelas, baik kelas 10, 11, maupun 12,” ujarnya.
Namun, Kepala sekolah SMA Negri 10 Halsel mengakui masih terdapat tunggakan komite dari siswa sebelum kebijakan ini diberlakukan. Karena sebagian besar siswa telah melunasi kewajibannya, ia menilai tidak adil jika sebagian lainnya dibiarkan menunggak.
Sementara itu, , Ibu Darni N. Selang, Selaku Wakasek Kurikulum SMA Negei 10 Halmahera Selatan juga angkat bicara dan menegaskan bahwa permasalahan ini hanya melibatkan satu siswa saja.
“Hanya satu orang saja, itu Arik punya anak. Dia punya tunggakan dari semester satu, mulai Juli sampai April, itu 10 bulan,” jelas Darni.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan orang tua siswa tersebut dan bahkan memberikan solusi agar ada niat baik untuk melunasi.
“Dia sudah datang ketemu saya di jalan, dan saya bilang harus ingat anaknya punya masa depan. Saya bilang coba kasih uang sedikit dulu, baru nanti bisa dilunasi. Tapi jangan cuma janji terus, dari tahun lalu sampai sekarang begitu terus,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Kepala Sekolah Budi Kamarullah menegaskan kepada seluruh guru agar tidak memaksa siswa dalam bentuk apa pun.
“Saya sudah berulang kali sampaikan, jangan pakai cara-cara memaksa. Harus manusiawi, karena kita pertimbangkan kondisi ekonomi keluarga,” katanya.
Ia juga membantah adanya tindakan diskriminatif yang membuat siswa dikeluarkan hanya karena tunggakan biaya komite.
“Yang ada hanya kurang komunikasi dengan orang tua. Semua siswa tetap bisa ikut ujian semester, dan saya pastikan tidak ada anak yang dikeluarkan,” kata Kepsek.
Di akhir keterangannya, Budi berharap agar isu ini tidak terus berkembang tanpa klarifikasi. Ia mengajak media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang.
“Jangan hanya satu atau dua orang saja yang bicara. Banyak yang mengatasnamakan masyarakat, padahal tidak tahu duduk persoalan. Saya tegaskan, kebijakan saya adalah tidak boleh ada anak yang putus sekolah,” pungkasnya.
Draken/"
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment