Dugaan Pungli dan Kelalaian, Kepala Sekolah Kasiruta Dalam Tuai Kecaman Warga - Warta Global Malut

Mobile Menu


More News

logoblog

Dugaan Pungli dan Kelalaian, Kepala Sekolah Kasiruta Dalam Tuai Kecaman Warga

Friday, 2 May 2025
Kasiruta, WARTAGLOBAL.id— Dunia pendidikan di Desa Kasiruta Dalam diguncang kabar tak sedap. Kepala Sekolah, Hijrah Mumin, diduga melakukan kelalaian berat dan pungutan liar, hingga memicu kemarahan orang tua siswa dan keresahan masyarakat luas.

Peristiwa bermula ketika Hijrah Mumin hanya mengantar peserta ujian hingga Labuha, tanpa pendampingan guru hingga ke lokasi ujian di MTS Moifi Panamboang. Para siswa dibiarkan menempuh perjalanan sendiri — tindakan yang oleh banyak orang tua dinilai sebagai pengabaian tanggung jawab serius.

Kami titip anak kami ke sekolah dengan harapan dijaga dan dibimbing, bukan ditinggal begitu saja. Ini kelalaian yang tak bisa dibiarkan,” ungkap salah satu wali murid.

Masalah bertambah pelik ketika muncul dugaan pungutan liar. Hijrah Mumin dituduh memungut Rp1 juta per siswa, padahal Kepala Sekolah MTS Moifi menegaskan bahwa biaya resmi ujian hanya Rp650 ribu. Selisih Rp350 ribu menimbulkan kecurigaan kuat adanya praktik pungli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Belum selesai, situasi memanas saat wartawan lokal Julfan Yon mencoba mengonfirmasi kasus ini lewat WhatsApp. Bukannya memberi klarifikasi, Hijrah Mumin justru diduga membalas dengan makian kasar dan hinaan pribadi.

“Anjing, babi Julfan! Saya akan laporkan ngana ke pihak yang berwajib,” demikian isi pesan WhatsApp yang diklaim dikirim oleh Hijrah Mumin.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan publik. Julfan menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan atas penghinaan yang dialaminya sebagai jurnalis yang menjalankan tugas.

“Saya tidak datang untuk mencari konflik, tapi untuk menegakkan informasi yang jujur. Saya dihina secara keji. Ini pelecehan terhadap profesi pers,” ujarnya tegas.

Warga, tokoh masyarakat, dan orang tua murid kini mendesak Bupati Halmahera Selatan dan Dinas Pendidikan untuk segera turun tangan.

“Kalau terbukti bersalah, jangan lindungi. Copot dan proses secara hukum. Sekolah bukan kerajaan, dan kepala sekolah bukan penguasa bebas,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di daerah. Ini bukan sekadar soal uang atau ucapan kasar, tapi soal penyalahgunaan kekuasaan dalam ruang yang seharusnya suci: pendidikan.

Masyarakat menuntut penindakan tegas. Dunia pendidikan harus bersih dari praktik curang, dan para pendidik harus menjadi teladan — bukan sumber kegaduhan.

Reports/*Yus

KALI DIBACA

No comments:

Post a Comment