Muhammad Kasim Faisal, M.Pd.WARTAGLOBAL.id - Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alkhairaat Labuha, Muhammad Kasim Faisal, M.Pd., menyuarakan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Dalam pernyataannya, Muhammad Kasim menilai Pemkab Hal-Sel tidak memiliki konsep pembangunan yang jelas dan berorientasi pada kemajuan daerah.
Menurutnya, di tengah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat besar pada tahun 2025, pemerintah justru terlihat gagal menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Hal-Sel.
“APBD tahun 2025 disetujui sebesar Rp 2.110.067.673.682 atau sekitar Rp 2,11 triliun, namun arah pembangunan tidak mencerminkan upaya menuju kemandirian ekonomi. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Kasim Faisal saat ditemui di kampus STAI Alkhairaat, Labuha, Senin (23/6/2025).
Ia menjelaskan, dari total APBD tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkisar Rp 215 miliar. Sementara itu, pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer yakni sebesar Rp 1,885 triliun, dan sisanya sebesar Rp 10 miliar berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Kasim menganggap angka PAD yang masih rendah mencerminkan lemahnya kreativitas dan keberanian pemerintah daerah dalam membangun sumber pendapatan yang mandiri.
“Kalau PAD hanya Rp 215 miliar, itu artinya kita belum punya fondasi ekonomi lokal yang kuat. Kita masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Padahal dalam teori pembangunan dunia ketiga, daerah harus diarahkan untuk mandiri secara ekonomi,” jelasnya.
Kasim menegaskan bahwa dalam teori pembangunan modern, pertumbuhan daerah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, melainkan pada kekuatan investasi dan tabungan masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah lebih banyak fokus pada proyek-proyek infrastruktur tanpa memperhatikan aspek penting seperti penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya simpan masyarakat.
“Pemerintah seharusnya fokus pada bagaimana investasi lokal dan luar bisa berkembang, dan bagaimana masyarakat punya kemampuan menabung. Karena ketika investasi dan tabungan hidup, maka pembangunan pun akan bergerak cepat. Tapi jika dua hal itu mati, maka pembangunan akan stagnan,” papar Kasim.
Ia juga menyayangkan belum adanya terobosan signifikan yang dilakukan oleh Pemkab Hal-Sel untuk menarik investor atau menciptakan peluang usaha lokal yang mendukung tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Menurutnya, potensi Halmahera Selatan di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata belum dimaksimalkan secara serius.
“Dengan potensi yang kita miliki, seharusnya Pemkab bisa lebih agresif membuka ruang investasi dan memperkuat ekonomi produktif masyarakat. Tapi justru kita lihat masih banyak anggaran yang terserap untuk belanja pegawai dan kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih jauh, Kasim menyebut bahwa salah satu penyebab stagnasi pembangunan adalah tidak adanya roadmap atau peta jalan pembangunan yang jelas dan konsisten. Ia mengaku prihatin karena setiap pergantian kepala daerah, arah kebijakan berubah, dan tidak ada kesinambungan program.
“Kita ini seperti berjalan tanpa kompas. Tidak ada masterplan jangka panjang yang dijadikan rujukan dalam pembangunan. Akhirnya program-program yang dijalankan hanya sekadar formalitas anggaran, tanpa target pembangunan yang terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kasim berharap agar Pemkab Hal-Sel segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah. Ia mendorong agar seluruh elemen pemerintahan mulai dari eksekutif hingga legislatif, duduk bersama menyusun konsep pembangunan yang berpihak pada kemandirian ekonomi daerah. Ia juga mengajak masyarakat sipil dan akademisi untuk lebih aktif mengawasi dan memberi masukan atas kinerja pemerintah.
“Pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama. Tapi pemerintah harus memimpin dengan visi yang kuat dan strategi yang jelas. Jika tidak, kita hanya akan terus bergantung pada pusat dan tidak pernah menjadi daerah yang maju secara mandiri,” pungkasnya.
Pernyataan Muhammad Kasim Faisal ini memicu berbagai tanggapan di tengah masyarakat Hal-Sel. Banyak yang menilai kritik tersebut sebagai cerminan keprihatinan atas stagnasi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di desa-desa yang belum menikmati pemerataan pembangunan. Kini publik menunggu respons konkret dari pemerintah daerah atas kritik konstruktif tersebut.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment