WARTAGLOBAL.id— Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, untuk segera meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan kerusakan ekosistem mangrove di wilayah Labuha.
Menurut GPM, respon Pemerintah Provinsi dinilai belum maksimal dalam menangani banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, mengatakan bahwa kerusakan hutan mangrove di sepanjang pesisir Labuha turut memperburuk dampak banjir yang merendam pemukiman warga serta mengganggu fasilitas umum dan infrastruktur.
“Gubernur tidak cukup hanya menerima laporan dari bawah. Ia perlu melihat langsung kondisi di lapangan, terutama wilayah yang terdampak akibat konversi mangrove,” Ujarnya, Selasa (1/7/2025).
Ia menegaskan bahwa intensitas banjir bukan semata disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, tetapi juga karena semakin menurunnya daya serap lingkungan akibat pembabatan mangrove yang tidak terkendali.
GPM Halsel mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengevaluasi kebijakan tata ruang, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kawasan pesisir. Organisasi ini juga menekankan pentingnya program rehabilitasi mangrove yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.
“Ini bukan sekadar bencana hidrometeorologi. Ini dampak dari kelalaian tata kelola lingkungan. Pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab,” Tambah Harmain.
GPM berharap kehadiran Gubernur di lokasi terdampak dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat pesisir dari ancaman bencana berulang.
Red/Yus
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment