WartaGlobalMalut.id — Persoalan krisis ekologis di wilayah kepulauan kini tidak lagi hanya dipahami sebagai isu kerusakan lingkungan, tetapi telah menjadi tantangan serius yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, perspektif perempuan dinilai penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Sabtu 23/05.
Hal itu disampaikan Nazlatan Ukhra Kasuba saat menjadi penanggap dalam kegiatan Archipelagic Women melalui forum “Bacarita” bertajuk Kepulauan, Krisis Ekologis, dan Kebijakan Politik.
Dalam pemaparannya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara itu menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama dalam merespons tantangan ekologis di daerah kepulauan seperti Maluku Utara.
“Ketika kita berbicara perempuan, maka kita berbicara tentang kehidupan. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka kita berbicara tentang masyarakat. Dan ketika kita berbicara masyarakat, maka kita berbicara tentang kebijakan,” ujar Nazlatan.
Menurutnya, perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan, tetapi juga menjadi kelompok yang paling dekat dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai dari pendidikan keluarga, ketahanan pangan rumah tangga, kesehatan, hingga dampak sosial akibat perubahan lingkungan.
“Suara perempuan adalah suara kehidupan. Karena perempuan paling dekat dengan realitas keluarga, pendidikan anak, kebutuhan masyarakat, hingga dampak krisis lingkungan. Maka perempuan harus hadir dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan,” tegasnya.
Ia menilai persoalan ekologis di Maluku Utara membutuhkan perhatian serius. Sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan pesisir dan laut, keberlanjutan lingkungan menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Data kejadian bencana di Maluku Utara menunjukkan bahwa ancaman ekologis semakin nyata. Sepanjang pendataan terbaru, tercatat puluhan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga abrasi pantai di berbagai wilayah Maluku Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak lagi menjadi persoalan masa depan, tetapi telah dirasakan masyarakat saat ini.
Nazlatan menegaskan bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat kepulauan. Menurutnya, kebijakan yang baik harus diikuti komitmen anggaran yang nyata.
“Kalau kita ingin perempuan berdaya, maka negara harus hadir lewat kebijakan dan anggaran yang berpihak. Anggaran untuk perempuan bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi bentuk keberpihakan terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan ekonomi perempuan,” ujarnya.
Forum “Bacarita” menjadi ruang dialog yang mempertemukan aktivis perempuan, akademisi, komunitas, dan pemangku kebijakan untuk membahas hubungan antara krisis ekologis, karakter wilayah kepulauan, serta pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik.
Kehadiran Nazlatan dalam forum tersebut dinilai memperkuat gagasan bahwa pembangunan daerah kepulauan seperti Maluku Utara memerlukan kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
Redaksi: Iswan
KALI DIBACA
