TIDORE, WartaGlobal.id - Kesultanan Tidore melalui Jojau (Perdana Menteri) Kesultanan Tidore, Ishak Naser, bersama para Perangkat Adat (Bobato), memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya pemberitaan di sejumlah media massa dan media sosial yang mengaitkan Kesultanan Tidore dengan dukungan terhadap pembentukan negara federal serta wacana referendum.

Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai telah berkembang di ruang publik dan berpotensi menimbulkan kesan seolah-olah pernyataan sejumlah kelompok masyarakat merupakan sikap resmi Kesultanan Tidore.

Ishak Naser menegaskan, penggunaan simbol adat Kesultanan Tidore oleh pihak-pihak tertentu tidak serta-merta menjadikan pernyataan mereka sebagai sikap resmi lembaga Kesultanan Tidore.

“Sehubungan dengan beberapa pemberitaan yang telah tersebar di berbagai media maupun media sosial, ada sekelompok masyarakat yang menggunakan simbol adat Kesultanan Tidore berupa bendera, kemudian berbicara seolah-olah atas nama Kesultanan Tidore dan menyatakan bahwa Kesultanan Tidore ikut memberikan dukungan untuk pembentukan negara federal,” ujar Ishak, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, hingga saat ini tidak pernah ada keputusan atau pernyataan resmi dari Sultan Tidore maupun Bobato Adat Kesultanan Tidore yang menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan negara federal.

“Untuk itu perlu kami klarifikasi bahwa sampai sejauh ini, baik Sultan Tidore maupun kami para Bobato Adat Kesultanan Tidore, tidak pernah mengeluarkan pernyataan apa pun yang menyebutkan bahwa Kesultanan Tidore mendukung pembentukan negara federal,” tegasnya.

Ishak juga membantah informasi yang mengatasnamakan Sultan Tidore, H. Husain Alting Syah, seolah-olah telah memberikan dukungan terhadap pembentukan negara federal sekaligus referendum.

Ia menjelaskan, sikap Sultan Tidore selama ini sebatas mengingatkan agar setiap gagasan mengenai pembentukan negara federal dikaji secara serius dan tidak serta-merta dianggap sebagai sikap yang harus didukung.

“Ada juga yang mengedarkan seolah-olah Sultan Tidore H. Husain Alting Syah mengeluarkan pernyataan bahwa mendukung pembentukan negara federal dan mendukung referendum. Hal ini perlu kami tegaskan bahwa sejauh ini Sultan hanya mengingatkan kepada setiap pihak yang mengemukakan isu pembentukan negara federal, Sultan menyatakan hal itu masih perlu dikaji,” jelasnya.

Kesultanan Tidore, lanjut Ishak, tetap menghormati perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, secara kelembagaan, Kesultanan Tidore tidak pernah memberikan dukungan terhadap isu federal maupun referendum.

Menurutnya, perhatian Kesultanan Tidore justru diarahkan pada persoalan keadilan bagi daerah dan masyarakat adat, termasuk wilayah yang memiliki keterkaitan historis dengan Kesultanan Tidore.

“Secara kelembagaan, Kesultanan Tidore tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan isu federal dan referendum. Yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore adalah hanya mengusulkan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan rasa keadilan kepada daerah-daerah, khususnya wilayah Kesultanan Tidore yang meliputi Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur terkait dengan kebijakan pemangkasan transfer ke daerah-daerah,” katanya.

Kesultanan Tidore juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak sembarangan menggunakan nama, simbol, maupun identitas kelembagaan Kesultanan Tidore untuk menyampaikan sikap politik atau pandangan tertentu tanpa mandat.

Ishak meminta pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan atau jabatan dalam struktur lembaga adat Kesultanan Tidore agar tidak berbicara mengatasnamakan Kesultanan Tidore.

Pihak yang sebelumnya telah menyampaikan pernyataan dengan mengatasnamakan Kesultanan Tidore tanpa kewenangan diminta segera mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf.

Klarifikasi ini sekaligus menegaskan batas antara pandangan pribadi atau kelompok masyarakat dengan sikap resmi lembaga adat Kesultanan Tidore. Karena itu, setiap informasi yang membawa nama Kesultanan Tidore perlu dipastikan sumber dan kewenangannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sumber: Jojau (Perdana Menteri) Kesultanan Tidore, Ishak Naser.