Ketua Komunitas JoGoa
Yamin Rusly
Malut, WARTAGLOBAL.id - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, sorotan publik tertuju pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang berada dalam lingkup Kementerian Agama (Kemenag). Posisi strategis yang diemban oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota menjadikan mereka figur sentral yang diharapkan mampu menjaga suasana politik yang kondusif, bebas dari keberpihakan. Jumat, 06/09/2024.
Ketua Komunitas JoGoa, Yamin Rusly, menyampaikan bahwa sebagai pimpinan tertinggi di Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kakanwil dan Kepala Kantor Kemenag seharusnya menjadi contoh teladan dalam menjaga netralitas ASN. "Mereka terikat pada lima budaya kerja, yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan. Oleh karena itu, netralitas mereka sangat diharapkan untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas politik yang dapat mencederai kepercayaan publik," ungkap Yamin Rusly.
Namun, beberapa hari terakhir ini, netralitas Kakanwil Kemenag Malut, Drs. Amar Manaf, M.Si, mulai dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Kakanwil ini diduga terlibat dalam kampanye politik untuk salah satu pasangan calon (paslon) Wakil Bupati Pulau Morotai, Qubais Baba, yang berpasangan dengan Deny Garuda pada Pilkada 2024 mendatang.
Isu ini mencuat setelah beredar kabar bahwa Drs. Amar Manaf diduga secara aktif mengkampanyekan pasangan Deny Garuda-Qubais Baba di Morotai. Menurut Yamin Rusly, "Selain dugaan kampanye di Morotai, ada juga rumor yang berkembang bahwa Kakanwil Kemenag Drs. Amar Manaf menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 diduga turut serta dalam mendukung salah satu calon gubernur yang juga merupakan pengusaha top dan mantan bupati."
Rumor ini semakin diperkuat dengan adanya laporan bahwa Drs. Amar Manaf diduga memiliki kedekatan khusus dengan sang pengusaha, yang diduga memberikan dukungan kepada paslon Deny Garuda-Qubais Baba. "Wajar saja jika Kakanwil diduga ikut terlibat dalam memenangkan pasangan ini, mengingat keterkaitannya dengan sang pengusaha," tambah Yamin Rusly.
Tak hanya Kakanwil Kemenag Maluku Utara, sejumlah Kepala Kantor Kemenag di beberapa kabupaten juga diduga terlibat dalam memenangkan calon gubernur yang juga merupakan pemilik hotel bintang empat di wilayah tersebut. Apalagi, calon wakil gubernur yang mendampingi pengusaha tersebut adalah mantan Kakanwil Kemenag Sulawesi Utara, yang juga merupakan kolega dari beberapa Kepala Kantor Kemenag di Maluku Utara.
Jika dugaan ini benar, maka hal ini mencerminkan adanya keberpihakan yang tidak bisa dihindari di kalangan petinggi Kemenag, yang seharusnya bersikap netral. Keberpihakan ini berpotensi mempengaruhi penggunaan kekuasaan, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki Kemenag di Maluku Utara untuk memenangkan calon gubernur tertentu.
"Padahal, sebagai pimpinan tertinggi di Kemenag, mereka seharusnya menjadi penyejuk di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilkada. Bukannya diduga terlibat dalam kampanye terselubung untuk salah satu calon gubernur," tegas Yamin Rusly.
Komunitas JoGoa pun mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan ketat terhadap Kakanwil Kemenag Maluku Utara dan Kepala Kantor Kemenag di seluruh kabupaten/kota. "Kami berharap agar Pilkada 2024 di Maluku Utara dapat berjalan dengan jujur dan adil, tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya bersikap netral," pungkas Yamin Rusly.
Pernyataan ini bukan hanya seruan moral, tetapi juga menjadi peringatan bagi seluruh pejabat Kemenag untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugasnya. Sebagai institusi yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, Kemenag harus mampu menjaga integritasnya, terutama dalam momen-momen krusial seperti pemilihan kepala daerah.
Di sisi lain, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung secara transparan, tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jika dugaan keterlibatan Kakanwil dan sejumlah Kepala Kantor Kemenag terbukti, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi ASN di Indonesia, dan menodai prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Untuk itu, masyarakat Maluku Utara diharapkan tetap waspada dan kritis terhadap setiap indikasi ketidaknetralan yang mungkin terjadi di lingkup pemerintahan. Hanya dengan sikap kritis dan pengawasan yang ketat, proses demokrasi dapat berjalan sesuai harapan, dengan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat tanpa intervensi pihak manapun.
"Isu dugaan keterlibatan Kakanwil Kemenag Maluku Utara dalam politik praktis ini tentu menjadi bahan evaluasi yang serius bagi Kemenag sebagai lembaga negara. Netralitas ASN dalam Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Semoga, dengan adanya pengawasan ketat dari Bawaslu dan kesadaran masyarakat, Pilkada 2024 di Maluku Utara dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah". Tutup Yamin Rusly.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment