Malut. WARTAGLOBAL.id, Hal-Sel – Akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIA) Labuha, Muhammad K. Faisal, M.Pd, kini keprihatinan dan mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halmahera Selatan, Noce Totononu. Jum'at, 06/09/2024.
Permintaan tersebut muncul seiring dengan beberapa temuan yang dinilai kurang memadai terkait pengelolaan retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) dan program pelatihan keterampilan kerja yang dianggap tidak sebanding dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
Menurut Muhammad K. Faisal, peningkatan PAD dari retribusi TKA di Halmahera Selatan memang patut diapresiasi, mengingat jumlahnya yang mencapai 72 persen atau setara dengan Rp 25 miliar. Namun, ia juga menyoroti ketimpangan yang terjadi di lapangan. Meskipun terjadi peningkatan PAD yang signifikan, output yang dihasilkan oleh Disnakertrans dalam hal pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja lokal sangat minim.
"Fakta bahwa melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja hanya mampu memberikan pelatihan kepada 20 orang tenaga kerja lokal menjadi salah satu indikator rendahnya efektivitas program tersebut, selain itu PAD Begitu besar dan dan pribumi semakin banyak ko hanya 20 orang yang diberikan pelatihan". Imbuh Acim Sapaannya.
Muhammad K. Faisal menjelaskan, “Peningkatan PAD sebesar 72 persen memang menunjukkan adanya pengelolaan yang baik dari sisi retribusi TKA, tetapi hal ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja lokal yang dilatih. Dengan dana yang cukup besar, seharusnya pelatihan keterampilan kerja dapat menjangkau lebih banyak masyarakat lokal, terutama dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja.”
Ia juga menambahkan bahwa peran Disnakertrans seharusnya tidak hanya fokus pada pengelolaan retribusi, tetapi juga harus memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui program-program pelatihan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam pandangannya, pengelolaan yang kurang maksimal dalam aspek pelatihan ini bisa berimplikasi pada rendahnya kualitas tenaga kerja lokal yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Selain itu, Muhammad K. Faisal juga menilai bahwa evaluasi terhadap sekertaris Disnakertrans Halmahera Selatan. Menurutnya, keberhasilan atau kegagalan suatu program tidak hanya terletak pada kepala dinas, tetapi juga pada seluruh jajaran di bawahnya, termasuk sekretaris yang berperan penting dalam pengelolaan administrasi dan implementasi program-program kerja.
Ia berpendapat bahwa evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh elemen di Disnakertrans memiliki visi yang sama dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Halmahera Selatan.
“Sekretaris Disnakertrans memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program-program yang dicanangkan oleh dinas. Jika tidak ada sinkronisasi antara kepala dinas dan sekretaris, maka output yang dihasilkan tidak akan maksimal. Oleh karena itu, saya mendesak Bupati Bassam untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja mereka, agar ke depan dinas ini bisa berfungsi lebih optimal,” tambah Muhammad K. Faisal.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan feedback dari masyarakat dan para tenaga kerja yang selama ini menjadi target dari program-program Disnakertrans.
Menurutnya, suara masyarakat harus menjadi acuan utama dalam menentukan keberhasilan suatu program, dan jika memang ditemukan ketidaksesuaian antara program yang dijalankan dengan kebutuhan masyarakat, maka sudah sepatutnya dilakukan peninjauan ulang terhadap strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh dinas terkait.
Muhammad K. Faisal juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pelatihan. Ia menganggap bahwa dengan dana sebesar Rp 25 miliar, seharusnya Disnakertrans bisa mengembangkan program yang lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.
Dalam konteks ini, ia berharap Bupati Bassam bisa lebih tegas dalam menegakkan akuntabilitas di lingkungan Disnakertrans, agar setiap program yang dibiayai oleh PAD dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Transparansi dalam penggunaan anggaran adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari PAD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jika ada indikasi bahwa dana tersebut tidak digunakan dengan semestinya, maka harus ada tindakan tegas dari Bupati untuk menertibkan hal tersebut,” tegasnya.
Di akhir wawancara, Muhammad K. Faisal kembali menekankan bahwa evaluasi terhadap Kepala Dinas dan Sekretaris Disnakertrans Halmahera Selatan bukanlah sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh dinas tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia
"Kami berharap Bupati Bassam dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan agar kinerja Disnakertrans bisa lebih baik ke depan, demi meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal yang lebih kompetitif di pasar kerja". Tutupnya.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment