Malut. WARTAGLIBAL.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meluncurkan program bertajuk “Gerakan Perempuan Mengawasi” Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam acara tersebut, Bawaslu Hal-Sel mengajak perempuan untuk lebih aktif dalam mengawasi proses pemilihan, demi menciptakan pemilihan yang damai, tertib, dan bebas dari pelanggaran. Rabu, 23/10/2024.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh perempuan terkemuka di Hal-Sel, termasuk mantan komisioner KPU Hal-Sel Rusna, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Halsel Mizna Laila Albar, serta Ketua Komunitas Jurnalis Hal-Sel (KJH) Aisyah Damra Kamarullah. Selain itu, turut hadir pula perwakilan organisasi perempuan dari berbagai latar belakang, seperti Kohati Kosariat Bacan, Kopri PMII, dan Perempuan Milenial Krestiani, yang semuanya sepakat untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pilkada serentak 2024.
Dalam sambutannya, William S. Kurama, anggota Bawaslu Hal-Sel, menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilihan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga transparansi dan kredibilitas proses Pilkada.“Kegiatan ini memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan Pilkada, terutama dengan melibatkan perempuan muda. Kami berharap melalui inisiatif ini, para perempuan dapat berperan aktif dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada, sehingga menciptakan suasana pemilihan yang damai, aman, dan kondusif,” ujar William.
Ia juga menekankan bahwa Bawaslu akan terus mendorong peran serta masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses demokrasi. “Kita tahu bahwa partisipasi masyarakat, terutama perempuan, menjadi faktor kunci keberhasilan pemilihan umum. Oleh karena itu, Bawaslu mengajak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi,” tambahnya.
Sementara itu, Rusna, yang merupakan salah satu tokoh perempuan Hal-Sel, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih minimnya peran perempuan dalam politik, khususnya di daerah. Menurutnya, meskipun undang-undang telah mengatur kuota keterwakilan perempuan dalam partai politik, implementasinya di lapangan masih belum optimal.
“Masih banyak partai politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam kaderisasi politik. Sayangnya, perempuan sering kali hanya dilibatkan pada saat pemilihan saja, tanpa dilibatkan secara mendalam dalam proses politik itu sendiri,” jelas Rusna.
Ia berharap melalui kegiatan seperti ini, kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dan pengawasan pemilu semakin meningkat. “Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemilihan yang bersih dan adil. Melalui program ini, kami berharap semakin banyak perempuan yang sadar dan mau ikut serta dalam mengawasi proses pemilihan, baik sebagai bagian dari masyarakat sipil maupun sebagai bagian dari tim pengawas di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, Mizna Laila Albar, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Hal-Sel, memaparkan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan. Ia menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai proses pemilu sering kali menjadi penghambat bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. “Perempuan perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajibannya dalam proses politik, termasuk bagaimana cara mengawasi pemilu yang bersih dan jujur. Pendidikan politik bagi perempuan harus menjadi prioritas, agar mereka bisa berkontribusi secara maksimal,” ujar Mizna.
Hal senada juga diungkapkan oleh Aisyah Damra Kamarullah, Ketua Komunitas Jurnalis Halsel. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyuarakan partisipasi perempuan dalam politik dan pengawasan pemilu. “Sebagai jurnalis, kami memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang benar dan mendorong keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi. Kami berharap melalui pemberitaan yang positif, semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk berperan aktif dalam mengawasi Pilkada 2024,” jelas Aisyah.
Di sisi lain, perwakilan dari Kohati Kosariat Bacan dan Kopri PMII juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam pengawasan pemilu. Mereka menilai bahwa perempuan milenial memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada, namun perlu didukung dengan pelatihan dan bimbingan yang tepat.
“Perempuan muda adalah masa depan bangsa. Jika mereka diberikan ruang dan kesempatan, mereka bisa menjadi pengawas yang handal dan profesional. Oleh karena itu, kami berharap Bawaslu dan berbagai pihak terkait terus memberikan dukungan bagi perempuan milenial untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada,” ujar perwakilan Kohati.
Secara keseluruhan, acara “Gerakan Perempuan Mengawasi” ini berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga tercipta pemilihan yang lebih transparan, jujur, dan adil. Bawaslu Halsel berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pemilu, serta memberikan bimbingan dan pelatihan bagi mereka yang ingin berpartisipasi sebagai pengawas.
Reporter: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment