MALUT. WARTAGLOBAL.id. Dunia olahraga di Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel) diguncang oleh polemik internal menyusul keluarnya surat pembatalan hasil Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) oleh Ketua KONI Provinsi Maluku Utara, H. Djasman Abubakar. Surat bernomor 044/KONI-MU/IV/2025 tertanggal 9 April 2025 itu menuai penolakan keras dari sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) di Hal-Sel yang menyebut keputusan tersebut cacat prosedur dan sarat intervensi politik.
Surat pembatalan itu dikeluarkan usai pertemuan Ketua KONI Provinsi dengan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin di Ternate. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan Musorkablub tidak sah dan diminta untuk dilakukan penjadwalan ulang dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah.
Namun, langkah tersebut langsung mendapat penolakan tegas dari para perwakilan cabor peserta Musorkablub. Mereka menilai tindakan Ketua KONI Provinsi telah mencederai semangat demokrasi serta independensi organisasi olahraga.
“Bayangkan saja, musyawarah semewah dan sesempurna itu, diikuti 17 cabor dari total 23, berlangsung tertib dan transparan, bahkan disaksikan unsur KONI provinsi, TNI/Polri, tanpa konflik sama sekali. Tapi bisa dibatalkan hanya karena 'koordinasi' dengan Bupati? Ini tidak masuk akal,” ungkap salah satu pengurus cabor yang meminta namanya dirahasiakan.
Musorkablub yang digelar pada 30 Desember 2024 di Hotel Buana Lipu, Desa Mandawong, Bacan Selatan, secara sah memilih Hanny Idham Pora sebagai Ketua KONI Halsel periode 2025-2029. Ia terpilih melalui pemungutan suara demokratis dan unggul atas pesaingnya Iksan Kaleserang, yang juga diketahui menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Halsel.
Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh peserta Musorkablub saat itu. Proses pemilihan dinilai sah secara organisasi, mulai dari tahapan pendaftaran calon, verifikasi, hingga pemungutan suara. Panitia menyatakan bahwa semua tahapan telah berjalan sesuai AD/ART KONI.
Kekecewaan para pengurus cabor semakin dalam ketika muncul dugaan bahwa pembatalan hasil Musorkablub dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan pihak yang kalah. Nama Iksan Kaleserang disebut-sebut berada di balik manuver tersebut karena tidak menerima hasil kekalahan.
“Kalau seperti ini caranya, ke depan orang bisa malas untuk ikut kompetisi. KONI bukan alat politik. Kita ini organisasi olahraga, bukan organisasi plat merah yang bisa diatur seenaknya oleh kekuasaan,” tegas seorang ketua cabor dalam pernyataan bersama.
Penolakan atas surat pembatalan juga disuarakan dalam bentuk pernyataan sikap tertulis oleh 17 cabor yang hadir saat Musorkablub. Mereka mendesak KONI Provinsi untuk mencabut surat tersebut dan memberikan pengakuan terhadap hasil Musorkablub sebagai proses demokratis yang sah.
“Ini soal integritas dan marwah olahraga. Kalau hasil yang sah bisa dibatalkan begitu saja karena tekanan politik, maka kita sedang meruntuhkan nilai-nilai sportivitas. Ini preseden buruk untuk generasi atlet Halsel ke depan,” tambahnya.
Para pengurus cabor juga menyerukan kepada pemerintah daerah agar tidak mencampuri urusan internal KONI. Mereka menegaskan bahwa KONI adalah lembaga independen yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan politik.
Sementara itu, Hanny Idham Pora selaku ketua terpilih belum memberikan tanggapan resmi terkait pembatalan hasil Musorkablub. Namun, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa tim hukum dari kubu Hanny sedang mempersiapkan langkah-langkah keberatan terhadap surat pembatalan tersebut.
Gonjang-ganjing ini pun menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat pecinta olahraga Halsel. Banyak pihak menilai bahwa campur tangan politik dalam organisasi olahraga justru akan mematikan semangat atlet dan membatasi ruang pengembangan prestasi.
Situasi ini menambah panjang daftar konflik internal di tubuh KONI Halsel yang dalam beberapa tahun terakhir memang kerap dilanda ketegangan antara pengurus, pemerintah daerah, dan para cabor.
“Kalau ini dibiarkan, KONI Halsel akan kehilangan kepercayaan. Yang jadi korban bukan hanya pengurus, tapi juga atlet yang selama ini berjuang untuk mengharumkan nama daerah,” tutup pernyataan sikap bersama para pengurus cabor.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari KONI Provinsi Maluku Utara terkait dasar hukum pembatalan hasil Musorkablub. Namun tekanan dari cabor Halsel terus menguat agar surat tersebut dicabut demi menjaga netralitas dan kredibilitas lembaga olahraga di daerah.
Reporter: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment