LABUHA – WARTAGLOBAL.id | Praktisi hukum asal Maluku Utara, Safri Nyong, bersama sejumlah perwakilan masyarakat Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, menyatakan kesiapan penuh untuk melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan ke aparat penegak hukum.
Langkah ini diambil setelah ditemukan indikasi kuat bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak dikelola secara transparan oleh pemerintah desa.
"Kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan semata perjuangan hukum, tapi gerakan moral bersama masyarakat. Dana publik yang nilainya miliaran rupiah tidak boleh dikelola secara tertutup dan semena-mena," tegas Safri kepada wartawan, Selasa (17/5/2025).
Ia mengungkapkan telah mengantongi sejumlah dokumen penting, seperti laporan keuangan desa, bukti transfer dana, hingga testimoni warga yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan anggaran.
"Warga menyampaikan langsung bahwa mereka tidak tahu-menahu soal besaran DBH maupun penggunaannya. Tidak ada musyawarah, tidak ada laporan. Ini pelanggaran berat terhadap prinsip transparansi dan partisipasi publik," tambahnya.
Rencananya, laporan resmi akan dilayangkan ke Kejaksaan Negeri dan Polda Maluku Utara dalam pekan ini. Safri berharap, langkah hukum ini membuka jalan bagi proses audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya di wilayah yang bersinggungan dengan industri pertambangan.
"Masyarakat berhak tahu dan berhak terlibat. Jika ada yang menyalahgunakan dana publik, harus ditindak. Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat," ujarnya.
Dukungan dari masyarakat Desa Kawasi pun terus menguat. Banyak warga menyatakan kesiapannya mendampingi proses hukum demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan terbuka.
"Kami bersama Pak Safri. Sudah terlalu lama dana desa tidak jelas. Kalau benar ada penyelewengan, bongkar sampai tuntas," ujar salah satu warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Kawasi belum memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut. Namun tekanan publik agar ada audit terbuka semakin kuat.
Draken/"
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment