MALUT, WARTAGLOBAL.id – Ketidakpastian nasib pendidikan anak-anak di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Halmahera Selatan, kini memunculkan gelombang penolakan terhadap kepemimpinan kepala desa setempat. Masyarakat setempat secara terbuka menyuarakan desakan agar kepala desa dicopot dari jabatannya, menyusul dugaan kelalaian dalam menangani krisis pendidikan pascagempa 2019, Rabu,10/06/25.
Taman Kanak-Kanak Satu Atap (TK Satap) Saketa telah enam tahun beroperasi tanpa gedung sekolah. Sejak fasilitas pendidikannya hancur dilanda gempa, tidak ada tindak lanjut berarti dari pemerintah desa maupun kabupaten untuk membangun kembali sarana pendidikan tersebut. Proses belajar mengajar hanya berlangsung di ruang darurat milik UPTD Pendidikan, dengan fasilitas tidak memadai dan tanpa tenaga pengajar yang cukup.
“Sudah enam tahun kami menunggu gedung baru, tapi tidak pernah ada kejelasan. Anak-anak belajar dalam kondisi yang sangat terbatas. Ini bukan lagi soal kesabaran, tapi soal tanggung jawab,” Tegas Rosma Djafaf, A.Md., Kepala TK Satap Saketa yang hingga kini menjadi satu-satunya tenaga pendidik berstatus PNS.
Menurut Rosma, hampir semua tenaga pendidik yang sebelumnya mengajar telah mengundurkan diri karena tidak ada honor yang bisa diberikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari dukungan, namun semua kembali mentok di ketidakjelasan birokrasi.
“Kami merasa diabaikan. Kepala desa tahu situasinya, tapi tidak ada langkah konkret. Tidak pernah ada anggaran desa yang dialokasikan untuk membantu TK ini,” lanjutnya.
Situasi ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Warga menilai kepala desa telah gagal total dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya dalam bidang pendidikan. Mereka menyebut kondisi TK Satap sebagai bukti nyata ketidakmampuan pemerintah desa dalam mengelola tanggung jawab sosial.
“Seorang kepala desa seharusnya menjadi garda terdepan memperjuangkan pendidikan warganya. Jika tidak bisa, maka sudah selayaknya mundur atau dicopot,” Ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Desakan warga disampaikan secara kolektif dalam bentuk mosi tidak percaya yang rencananya akan diajukan ke pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya dalam hal prioritas penggunaan dana desa.
“Kami tidak bicara politik, ini soal hak anak-anak kami. Kalau kepala desa tetap diam dan tidak punya solusi, maka ini bentuk kelalaian yang tak bisa ditoleransi,” Lanjutnya
Kondisi TK Satap Saketa kini menjadi simbol dari minimnya perhatian terhadap pendidikan di wilayah terpencil. Enam tahun pascabencana, tidak ada kemajuan berarti. Yang tersisa hanya ketidakpastian, ruang darurat, dan generasi muda yang terancam kehilangan masa depan.
Masyarakat berharap Pemkab Halmahera Selatan tidak tinggal diam. Jika kepala desa terbukti abai dan tidak lagi dipercaya warganya, maka langkah tegas diperlukan demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas.
Hingga berita ini ditayangkan kades "IDJUL KIAT" Tidak bisa dikonfirmasi.
Red/Yus
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment