Halsel, WartaGlobal.id - Pengelolaan Dana Desa Busua, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menuai sorotan tajam publik. Sejumlah dugaan penyimpangan mencuat, mulai dari aset desa yang tak kunjung kembali hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diduga salah sasaran.
Salah satu persoalan utama adalah keberadaan satu unit sepeda motor yang tercatat sebagai aset resmi Desa Busua. Kendaraan tersebut dibeli menggunakan anggaran desa dan diperuntukkan bagi operasional kantor desa guna menunjang pelayanan kepada masyarakat. Namun hingga kini, motor tersebut diduga masih dikuasai mantan Kepala Desa Busua dan berada di rumah pribadinya, tanpa ada penyerahan kembali ke pemerintah desa.
Situasi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan aset publik. Sejumlah warga menilai, penguasaan aset desa oleh pihak yang tidak lagi menjabat mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik justru terkesan diperlakukan sebagai milik pribadi.
Tak hanya soal aset, penyaluran BLT Desa Busua juga dipertanyakan. Warga menyebut, bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan justru dinikmati oleh aparat desa, termasuk Kaur dan Kasi. Jika benar, praktik tersebut jelas bertentangan dengan regulasi penyaluran BLT Dana Desa dan berpotensi merugikan masyarakat yang berhak.
Masyarakat menilai, dugaan penyaluran BLT kepada aparatur desa merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Selain mencederai rasa keadilan, hal ini dinilai memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.
Atas rangkaian persoalan tersebut, warga Desa Busua mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan agar segera membuka dan mempublikasikan hasil pemeriksaan pengelolaan Dana Desa selama beberapa tahun masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Desakan ini mencakup audit menyeluruh terhadap aset desa dan mekanisme penyaluran BLT. Jika tidak ada kejelasan, warga menyatakan siap melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum dan lembaga pengawas di tingkat yang lebih tinggi.
“Kami hanya ingin Dana Desa dikelola jujur dan adil. Aset desa harus kembali, dan BLT harus benar-benar diterima warga yang membutuhkan,” tegas salah satu warga Busua.
Redaksi : NIA AIRA
KALI DIBACA
