Hal-Sel, WARTAGLOBAL.id – Suara kritis terhadap kepemimpinan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, kembali mencuat. Kali ini datang dari politikus senior sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dua periode, Ali Djaidun. Dengan tegas ia menilai bahwa kepemimpinan Bassam Kasuba berada pada titik terendah dan bahkan disebut sebagai bentuk kerusakan total dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Ali Djaidun, indikator kerusakan kepemimpinan itu tampak jelas dalam berbagai sektor, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, carut-marut masalah di 249 desa, hingga tata kelola birokrasi yang dianggapnya paling terpuruk sepanjang sejarah kabupaten ini.
“Kepemimpinan yang ada saat ini benar-benar gagal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bassam Kasuba seakan tidak mampu menakhodai Halmahera Selatan menuju arah pembangunan yang terukur,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (26/8/2025).
Ali Djaidun menyoroti banyaknya persoalan keuangan daerah yang dianggap tidak transparan dan jauh dari prinsip akuntabilitas. Menurutnya, berbagai laporan keuangan yang muncul justru memperlihatkan adanya praktik pemborosan anggaran serta pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan. “Seharusnya APBD difokuskan untuk kepentingan rakyat, tetapi yang terjadi sekarang justru tidak jelas arahnya. Banyak program strategis macet di tengah jalan,” tegas Ali.
Ia menilai kondisi ini semakin parah dengan munculnya keluhan masyarakat di berbagai kecamatan terkait keterlambatan realisasi anggaran pembangunan desa. “Bayangkan, 249 desa di Halmahera Selatan masih terjerat masalah yang tidak pernah selesai. Dana desa yang seharusnya menopang pembangunan justru banyak bermasalah, baik dari segi pencairan maupun penggunaannya,” tambahnya.
Sebagai mantan legislator yang cukup lama mengawal kebijakan daerah, Ali Djaidun mengaku prihatin melihat nasib Daera hingga ke desa-desa yang justru menjadi korban dari lemahnya manajemen pemerintahan. Ia mencontohkan, masih banyak desa yang tidak memiliki fasilitas dasar memadai seperti jalan, air bersih, dan pelayanan kesehatan dan pendidikan.“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Akar persoalannya ada pada lemahnya kepemimpinan bupati dalam mengawasi dan memastikan setiap kebijakan berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Tak hanya soal keuangan Daerah dan desa, tata kelola birokrasi juga menjadi sorotan tajam. Ali menilai birokrasi di bawah kepemimpinan Bassam Kasuba tidak memiliki arah jelas dan cenderung diwarnai kepentingan politik sempit. Banyak jabatan strategis yang diisi bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan personal. “Birokrasi kita sekarang sudah kehilangan marwahnya sebagai pelayan publik. Yang muncul justru praktik-praktik transaksional yang merusak sistem pemerintahan,” kritiknya.
Menurutnya, kondisi ini membuat banyak program pelayanan publik tidak berjalan maksimal. Masyarakat sering mengeluhkan lambannya proses administrasi dan pelayanan yang tidak profesional. “Kalau birokrasi sudah kacau, maka seluruh sistem pemerintahan akan lumpuh. Dan inilah yang sedang kita hadapi sekarang di Halmahera Selatan,” tandasnya.
Ali Djaidun menegaskan bahwa kritiknya bukan sekadar serangan politik, melainkan peringatan keras agar Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia berharap agar bupati tidak menutup telinga terhadap kritik masyarakat dan para tokoh senior yang peduli terhadap daerah. “Kalau situasi ini terus dibiarkan, saya khawatir Halmahera Selatan akan semakin terpuruk dan kehilangan arah pembangunan. Jangan sampai rakyat jadi korban dari kesalahan manajemen pemerintahan,” tegasnya.
Sebagai tokoh politik senior, Ali menekankan pentingnya langkah-langkah korektif untuk menyelamatkan wajah pemerintahan daerah. Ia mendorong agar transparansi anggaran diperkuat, tata kelola desa diperbaiki, dan birokrasi dikembalikan pada jalur profesionalisme.
“Halsel punya potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sayangnya potensi itu hancur karena tata kelola yang rusak. Jika Bassam Kasuba masih punya komitmen, saatnya berbenah, bukan terus larut dalam kepentingan politik keluarga atau kelompok tertentu,” pungkasnya.
Redaksi: Wan
KALI DIBACA
