Halmahera Selatan, WartaGlobal.Id - Rencana pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) senilai Rp100 miliar kembali diumumkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan klaim pendanaan berasal dari Bank Dunia dan mulai berjalan pada 2026. Namun hingga kini, tidak ada satu pun penjelasan resmi yang membuka status pendanaan tersebut, apakah berupa hibah, pinjaman berbunga, atau skema lain yang dapat membebani keuangan publik di masa mendatang.
Dalam praktik umum, proyek-proyek Bank Dunia di Indonesia menggunakan skema loan yang wajib dikembalikan pemerintah. Ketidakjelasan ini membuat publik tidak dapat memastikan apakah proyek BLK Halsel aman dari kewajiban fiskal jangka panjang, atau justru menambah risiko keuangan baru bagi daerah maupun negara.
Pernyataan pemerintah daerah yang menyebut bahwa proyek ini “sepenuhnya ditanggung Bank Dunia dan tidak lagi dibiayai APBN” semakin memicu tanya. Tidak ada rincian mengenai bentuk kontrak, syarat pinjaman, ataupun kewajiban lain yang mungkin melekat.
“Pemerintah daerah wajib menjelaskan secara terbuka apakah pendanaan ini pinjaman atau hibah. Publik berhak tahu konsekuensinya,” tegas Bambang Susantono, Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development di Asian Development Bank (ADB), saat ditemui wartawan dalam sebuah perbincangan santai.
Ketertutupan informasi ini memunculkan sederet pertanyaan mendasar: apakah dana Rp100 miliar merupakan pinjaman yang harus dilunasi? Jika iya, siapa yang memikul kewajiban pembayaran? Apakah ada bunga dan tenor tertentu? Mengapa detail pendanaan tidak dipublikasikan sejak awal?
Pembangunan BLK memang penting untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, namun transparansi pendanaan tidak bisa dinegosiasikan. Proyek yang melibatkan lembaga multilateral seperti Bank Dunia harus dibuka sepenuhnya agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah proyek tersebut merupakan “bantuan penuh” tanpa konsekuensi fiskal.
Masyarakat Halsel kini mendesak Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, dan instansi terkait untuk membuka dokumen pendanaan secara publik, termasuk skema pembiayaan dan implikasinya terhadap anggaran.
Bank Dunia sebelumnya menyetujui dukungan keuangan senilai 750 juta dolar AS untuk Indonesia pada Juni lalu. Kekhawatiran kini mengemuka: jangan sampai Halmahera Selatan terseret dalam jerat kewajiban utang yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah di masa depan.
“Keterbukaan adalah kunci. Tanpa itu, publik tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang mereka tanggung,” tutup Bambang.
ISB:*
KALI DIBACA
