Kegiatan strategis ini dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI(Purn) Djamar Chineseago, bersama Mendagri Tito Karnavian selaku kepala BNPP, serta dihadiri para Gubernur, Bupati/Walikota dari wilayah perbatasan, dan kementerian terkait.
Penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan sesuai RPJMN 2025-2029 dan amanat UU No. 43 Tahun 2008. Kawasan perbatasan kini diarahkan menjadi beranda depan Indonesia yang kuat secara politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan visi pengelolaan kawasan perbatasan 2025-2029 Mewujudkan kawasan perbatasan tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif, dengan penguatan pertahanan, pemanfaatan sumber daya lokal, dan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bupati menegaskan kesiapan Halmahera Tengah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penguatan kawasan perbatasan:
"Halmahera Tengah memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kami siap mendukung peningkatan infrastruktur, keamanan, dan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,"
Beliau juga menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga instrumen pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
BNPP menargetkan Rakorendal 2025 menghasilkan rumusan arah kebijakan yang lebih komprehensif dan keberlanjutan, guna memperkuat daya saing nasional serta posisi Indonesia di garis terdepan wilayah kedaulatan negara.
KALI DIBACA
