Hal-Sel, WARTAGLOBAL.id - Suasana Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel), kembali memanas. Konflik berkepanjangan antara warga dan pemerintah desa kini memasuki fase paling serius setelah sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) resmi menandatangani petisi untuk pindah domisili massal ke Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Langkah ekstrem ini akan mereka tempuh bila Pemerintah Kabupaten Halsel tetap bungkam dan tak menuntaskan dugaan penyalahgunaan dana desa. Rabu, 10/12/2025.
Akar konflik mulai mencuat sejak akhir Agustus 2025 ketika warga menyoroti ketidakjelasan laporan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) periode 2023–2025. Kecurigaan semakin kuat karena laporan pertanggungjawaban tak pernah dipublikasikan secara transparan, meski berkali-kali diminta. “Desa ini bukan milik pribadi. Kami hanya ingin tahu uang itu mengalir ke mana,” ujar seorang warga dalam aksi protes pertama yang digelar di halaman kantor desa.
Ketegangan meningkat ketika warga memalang kantor desa sebagai bentuk protes, menghentikan seluruh pelayanan administrasi. Pemalangan itu menjadi simbol hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa. Setelah Komisi I DPRD Halsel dan DPMD turun pada 27 September 2025 dan berjanji memerintahkan Inspektorat melakukan audit, warga sepakat membuka palang sementara sebagai tanda itikad baik.
Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Pada 21 September 2025, tim audit Inspektorat tiba di Saketa, tetapi audit yang dilakukan secara tertutup memicu kekecewaan. Kabar tentang dugaan pertemuan malam hari antara auditor dan Kepala Desa semakin memperkeruh keadaan. Pertemuan itu diduga sebagai “lobi gelap” untuk mengatur hasil audit agar tidak membongkar penyimpangan.
Merasa dikhianati, warga mengusir tim audit dan kembali memalang kantor desa. Hingga kini, hasil audit tak pernah diumumkan, seolah menghilang di tengah jalan tanpa kejelasan.
Puncak kemarahan warga terjadi pada 13 November 2025 ketika ratusan warga Saketa menggelar aksi besar-besaran di Labuha. Mereka mendatangi Kantor Inspektorat dan Kantor Bupati untuk menuntut keadilan. Dalam orasinya, koordinator aksi, Aldi, menuding pemerintah melakukan pembiaran. “Dana miliaran hilang, audit hilang, pemerintah diam. Ini bukan sekadar kelalaian ini pembiaran!” teriaknya disambut sorakan massa.
Namun setelah menunggu berjam-jam, Bupati Hal-Sel Bassam Kasuba tak kunjung menemui warga. Aksi pun berakhir tanpa solusi. Kekecewaan semakin dalam ketika tiga hari kemudian, pada 16 November 2025, Bupati justru hadir di Kecamatan Gane Barat untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid di Desa Balitata, bukan untuk menyelesaikan persoalan Saketa. Dorongan warga membuat Bupati akhirnya berdialog singkat dan kembali berjanji membuka hasil audit serta menindaklanjuti laporan hukum, tetapi janji itu belum terealisasi hingga kini.
Realitasnya, sampai hari ini:
– Tidak ada hasil audit diumumkan
– Tidak ada sanksi kepada Kepala Desa
– Tidak ada langkah hukum nyata
– Tidak ada sikap tegas dari DPMD maupun DPRD
Situasi ini membuat warga merasa pemerintah daerah telah gagal total. Tokoh masyarakat menegaskan bahwa warga sudah berada di batas kesabaran. “Jika pemerintah tidak bisa menjamin keadilan, maka tidak ada alasan mempertahankan diri di Halsel. Lebih baik ke Halteng daripada tinggal di daerah yang membiarkan pelanggaran,” katanya.
Sebanyak 600 KK kini siap eksodus apabila hingga akhir tahun audit tak dibuka, dugaan penyimpangan tak diproses hukum, dan Kepala Desa maupun Camat tidak diberi sanksi.
Konflik Saketa kini dinilai sebagai krisis kepercayaan terbesar selama masa pemerintahan Bassam Kasuba. Jika tak segera ditangani, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi ratusan desa lain di Halmahera Selatan. Pemerintah daerah dituntut menunjukkan keberpihakan dan ketegasan sebelum Saketa benar-benar kehilangan warganya.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
