WARTAGLOBAL — Obi, 07 Januari 2025 | Keputusan operasional KM Venecian yang tidak menjalankan rute pelayaran sebagaimana mestinya menuai sorotan tajam dari masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di wilayah Kepulauan Obi. Kapal yang beroperasi di perairan Maluku Utara tersebut seharusnya menggantikan rute KM Ajul Safikran yang sebelumnya melayani sejumlah desa terpencil. Namun, KM Venecian dinilai tidak memenuhi kewajiban rute yang telah ditetapkan, sehingga memicu kemarahan publik.
Rute pelayaran ini memiliki peran yang sangat krusial bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Selain menjadi sarana utama mobilitas warga, kapal ini juga menjadi urat nadi distribusi logistik, bahan pokok, hasil pertanian, hingga akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bagi masyarakat Kepulauan Obi, keterbatasan transportasi laut bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup dan roda perekonomian sehari-hari.
Sejak KM Ajul Safikran tidak lagi beroperasi secara normal, harapan besar disematkan pada KM Venecian untuk mengisi kekosongan pelayanan pelayaran. Namun harapan tersebut justru berujung pada kekecewaan. Dengan alasan yang dinilai sepihak, pihak operator KM Venecian disebut enggan memenuhi rute yang telah ditentukan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat di desa-desa yang selama ini bergantung pada layanan kapal tersebut.
Keputusan sepihak ini menjadi pemicu utama munculnya gelombang kekecewaan dan kemarahan publik di Halmahera Selatan. Warga menilai, absennya kapal pada rute strategis tersebut telah menghambat aktivitas ekonomi, memperlambat distribusi barang, serta menyulitkan masyarakat yang membutuhkan akses transportasi mendesak, termasuk untuk keperluan berobat dan pendidikan.
Tak hanya pihak operator kapal yang disorot, masyarakat juga mempertanyakan ketegasan pihak Kesyahbandaran dan Dinas Perhubungan. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan pelayaran, kedua lembaga tersebut dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran rute yang dilakukan.
Seorang tokoh masyarakat Kecamatan Obi Darwan menyampaikan kekecewaan mendalam atas situasi ini. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi catatan buruk (track record) dalam tata kelola pelayanan publik di sektor transportasi laut. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih lebih menjunjung tinggi kepentingan swasta, sementara kepentingan masyarakat justru dikesampingkan. Padahal, kapal itu hadir untuk melayani rakyat, bukan semata mengejar keuntungan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak kehadiran pihak swasta dalam pelayanan pelayaran. Namun, ketika kapal telah diberi izin operasi dan rute tertentu, maka kewajiban untuk melayani masyarakat harus menjadi prioritas utama. “Kalau rute yang sudah ditetapkan tidak dijalankan, lalu siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat di pulau-pulau kecil?” tambah Dabo, sapaan akrab
Absennya kapal pada rute strategis tersebut dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi, memperlambat distribusi barang, serta menyulitkan masyarakat yang membutuhkan akses transportasi mendesak, termasuk untuk keperluan berobat dan pendidikan.
Menanggapi isu yang berkembang, Penanggung Jawab KM Venecian, Setiawan, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa kapal tetap akan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mungkin sempat beredar isu terkait hal tersebut, namun saya mau sampaikan bahwa KM Venecian dipastikan akan tetap mengikuti rute pelayaran sesuai dengan ketetapan yang ada. Pihak KM Venecian juga akan tetap memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah terpencil,” ujar Setiawan.
Sementara itu, dari pihak Kesyahbandaran, disampaikan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pelayaran akan diperketat. Pihak Syahbandar menegaskan akan mengoptimalkan pengawasan terhadap seluruh kapal yang beroperasi di wilayah Kepulauan Obi.
“Jika nanti di kemudian hari ditemukan bahwa KM Venecian tidak melakukan rute yang telah ditetapkan, maka kami akan melakukan tindakan nyata sesuai kewenangan yang ada,” tegasnya.
Meski demikian, masyarakat tetap berharap pengawasan tersebut tidak hanya sebatas pernyataan. Seorang warga Obi Selatan yang ditemui di area pelabuhan menyampaikan harapannya agar pihak terkait benar-benar mengawal persoalan ini.
“Kami berharap pihak yang memiliki otoritas dapat mengawal masalah ini dengan sebaik mungkin, karena ini menyangkut kepentingan publik. Jadi bukan hanya nilai bisnisnya saja yang dihitung, tetapi juga hak masyarakat,” ujarnya.
Situasi ini juga memunculkan kekhawatiran akan semakin lebarnya kesenjangan pelayanan antara wilayah daratan dan kepulauan. Tanpa transportasi laut yang andal dan konsisten, pembangunan di wilayah terpencil dikhawatirkan akan terus tertinggal. Masyarakat pun mengingatkan bahwa akan melakukan langkah-langkah lain yang lebih krusial jika pihak KM VENECIAN lalai dari tanggungjawabnya.
Reporter : Faldi Usman
KALI DIBACA
