WARTAGLOBAL.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Hal-Sel) diminta lebih serius dalam merancang dan mengimplementasikan konsep pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta dinamika masyarakat. Desakan ini datang dari akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairaat (STAIA) Labuha, Muhammad Kasim Faisal, M.Pd., yang menilai bahwa pendekatan pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Hassan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Mukshin masih cenderung bersifat pragmatis dan belum menyentuh akar persoalan struktural masyarakat.
Menurut Kasim Faisal, Pemkab Hal-Sel perlu banyak mempelajari dan memahami teori-teori pembangunan yang berkembang dalam konteks Dunia Ketiga. Hal ini penting agar arah dan strategi pembangunan di Halmahera Selatan, yang dikenal dengan sebutan Bumi Saruma, bisa disesuaikan dengan realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Ia menyebut, pembangunan di wilayah yang memiliki karakteristik unik seperti Hal-Sel tidak bisa hanya disusun dengan pendekatan modernisasi yang bersifat top-down semata.
“Teori pembangunan Dunia Ketiga menawarkan pendekatan yang jauh lebih relevan bagi daerah seperti Halmahera Selatan. Kita tidak bisa terus mengandalkan model pembangunan ala negara maju, karena jelas konteks sosial dan sumber daya manusianya berbeda. Sudah saatnya pemerintah mengedepankan pendekatan pembangunan partisipatif, berbasis kearifan lokal, dan mempertimbangkan kesenjangan struktural yang selama ini menjadi kendala utama,” ujar Kasim saat ditemui di kampus STAIA, Sabtu (19/07/2025).
Ia menambahkan, teori seperti Dependency Theory dan Participatory Development menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Dependency Theory, misalnya, mengkritik ketergantungan negara Dunia Ketiga pada pusat-pusat kekuasaan ekonomi global yang sering membuat pembangunan lokal terpinggirkan. Sedangkan Participatory Development mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
“Kalau kita lihat secara empiris, selama ini banyak program pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat akar rumput. Ini karena proses perencanaannya tertutup, elitis, dan seringkali hanya mengejar target-target politik atau proyek semata. Konsep pembangunan harusnya mampu menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan antarwilayah,” paparnya.
Kasim sapaannya juga menyinggung soal ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan wilayah terpencil seperti pulau-pulau terluar di Hal-Sel. Ia menyebut bahwa masyarakat di Kecamatan Gane, Obi, Bacan Timur Selatan, dan Kepulauan Joronga masih menghadapi akses terbatas terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
“Wilayah pesisir dan kepulauan kita ini seakan jadi halaman belakang dari proyek-proyek pembangunan. Kalau kita ingin keadilan sosial dan ekonomi benar-benar terwujud, maka pembangunan harus bersifat inklusif dan desentralistik. Tidak boleh hanya Bacan dan sekitarnya yang dimajukan, sementara daerah lain tertinggal,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah Pemkab Hal-Sel dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan taman, namun menegaskan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. Ia menyarankan agar pemerintah mulai memperkuat pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan potensi daerah.
“Pembangunan SDM adalah kunci. Kita tidak akan maju jika masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan, bukan subjek. Maka penting sekali mendorong literasi pembangunan di kalangan masyarakat dan perangkat desa,” katanya.
Sebagai penutup, Kasim berharap Bupati dan Wakil Bupati bisa menjadikan teori-teori pembangunan Dunia Ketiga sebagai landasan dalam menyusun visi misi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sebagai fondasi menuju Hal-Sel yang mandiri dan sejahtera.
“Jangan hanya mengejar pencitraan atau proyek jangka pendek. Kita butuh perencanaan yang matang, berakar dari teori dan realita. Jangan lupakan sejarah perjuangan rakyat di daerah ini. Bumi Saruma layak mendapat model pembangunan yang bermartabat,” pungkasnya.
Pernyataan akademisi ini sontak mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan kalangan pemerhati pembangunan daerah. Beberapa mengapresiasi pandangan kritis tersebut sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, sementara lainnya berharap agar pernyataan ini tidak hanya menjadi kritik, tetapi juga menjadi dasar dialog terbuka antara akademisi dan pemangku kebijakan di Halsel.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment